Pada tanggal 31 April 2026, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited untuk tahun anggaran 2025 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, menandai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah ini.
Pentingnya Laporan Keuangan Daerah
Masinton Pasaribu menegaskan bahwa penyampaian laporan keuangan ini merupakan bagian dari kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sesuai dengan Pasal 56 Ayat (3), pemerintah daerah diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Proses ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan langkah penting menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Perubahan Prioritas Akibat Bencana Alam
Selama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang dipengaruhi oleh bencana alam yang melanda daerah tersebut. Kejadian ini mengakibatkan perubahan prioritas dan penyesuaian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan. Dampaknya, tingkat penyerapan anggaran belum optimal sampai akhir tahun anggaran.
Manfaatkan Sisa Anggaran Secara Efisien
Meskipun terdapat Silpa, Bupati Masinton menjelaskan bahwa sisa anggaran yang ada akan dikelola dengan cermat dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pemulihan dan meningkatkan pembangunan daerah ke depan. Dengan pendekatan yang bertanggung jawab, diharapkan sisa anggaran tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Tapanuli Tengah.
Komitmen Terhadap Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bertekad untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan komitmen ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih baik dan transparan.
Penguatan Sistem Pengendalian Intern
Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Bupati Masinton menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan agar semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan prinsip taat asas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Respons Terhadap Hasil Pemeriksaan
Paula Henry Simatupang, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, mengingatkan tentang pentingnya respons yang cepat dari pemerintah daerah terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan. Ia mencatat adanya beberapa indikasi permasalahan yang muncul selama pemeriksaan interim yang perlu ditindaklanjuti dengan serius.
Menanggapi Indikasi Permasalahan
Diharapkan agar pemerintah daerah dapat lebih responsif dan proaktif dalam menanggapi setiap indikasi permasalahan yang ditemukan. Tindakan ini sangat penting untuk mencegah timbulnya kendala yang lebih sistematis dan memastikan laporan keuangan disajikan secara akuntabel. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terus terjaga.
Partisipasi Dalam Acara Penyerahan LKPD
Acara penyerahan LKPD Tapteng tahun anggaran 2025 juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Bupati Labuhan Batu, Bupati Labuhan Batu Utara, Bupati Padang Lawas, Walikota Pematangsiantar, serta Wakil Bupati Langkat dan Labuhan Batu Utara. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap upaya peningkatan tata kelola keuangan di daerah.
Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah
Partisipasi pejabat dari daerah lain dalam acara ini menyoroti pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam upaya memajukan tata kelola keuangan daerah.
Kesimpulan
Melalui penyerahan LKPD Tapteng tahun anggaran 2025, Bupati Masinton Pasaribu menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti bencana alam, Pemkab Tapteng tetap berupaya memanfaatkan sisa anggaran dengan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan penguatan sistem pengendalian intern dan respons cepat terhadap hasil pemeriksaan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terus membaik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
